BAITULLAH.CO.ID – Penyelenggaraan ibadah haji 2025 tinggal beberapa bulan lagi, tetapi pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh Komisi VIII DPR RI belum rampung. Situasi ini berisiko mengganggu persiapan teknis yang sangat penting, seperti pemondokan, transportasi, dan kesehatan jemaah, karena waktu semakin sempit. 

Baca Juga: Kisah Muthi'ah Pemegang Tali Kendaraan Fatimah binti Rasulullah SAW

Jika keputusan terkait BPIH dan kuota jemaah tertunda, dampaknya bisa serius. Kontrak layanan di Arab Saudi, seperti hotel dan transportasi, akan sulit disesuaikan, menyebabkan jemaah Indonesia berpotensi mendapatkan lokasi jauh dari area strategis seperti Masjidil Haram atau Mina.

Hal ini bisa menjadi tantangan besar, terutama bagi lansia dan jemaah dengan kondisi kesehatan berisiko tinggi. Sistem "siapa cepat, dia dapat" yang diterapkan oleh Arab Saudi semakin memperparah situasi, karena negara lain bisa lebih dahulu mengamankan fasilitas terbaik. Selain itu, calon jemaah membutuhkan kepastian biaya agar dapat melunasi dengan tepat waktu, sehingga keterlambatan ini bisa menyebabkan kuota tidak terserap optimal. 

Komisi VIII DPR RI harus segera membahas dan menetapkan BPIH untuk musim haji 2025, mengingat urgensinya dalam menyelesaikan berbagai kontrak dan memastikan kenyamanan jemaah. Dengan langkah cepat, pemerintah Indonesia dapat mengamankan fasilitas strategis di Arab Saudi dan memberikan kepastian kepada calon jemaah tentang biaya dan jadwal keberangkatan. Kolaborasi antara Kementerian Agama, BPH, dan BPKH perlu diintensifkan agar seluruh persiapan berjalan lancar, dan musim haji pertama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo berlangsung sukses.

Baca Juga: Makkah Diguyur Hujan Lebat, Jemaah Diimbau Tetap Waspada